Tentang KAMI

Kami Musik Indonesia (KAMI) adalah gerakan pegiat musik yang bertujuan memajukan ekosistem musik. KAMI bekerja sama dengan Yayasan Ruma Beta, Dyandra Promosindo, dan Koalisi Seni melaksanakan Konferensi Musik Indonesia yang pertama pada 7-9 Maret 2018 di Ambon, dengan fokus musik sebagai kekuatan baru ekonomi. Melibatkan beragam pemangku kepentingan industri musik, KAMI juga ingin menjadikan musik sebagai kekuatan industri kreatif Indonesia.

Sepanjang 2019, KAMI bersama Koalisi Seni aktif dalam mengadvokasi kebijakan Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan yang berpotensi membelenggu kebebasan berekspresi musisi, hingga rancangan peraturan tersebut resmi ditarik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KAMI juga mengadakan serangkaian diskusi membahas beragam topik terkait musik, dengan tema terentang dari menumbuhkan nalar kritis lewat musik hingga musik lintas iman.

Konferensi Musik Indonesia kedua digelar pada November 2019 dengan fokus pada tata kelola industri musik yang lebih adil dan berkelanjutan. Seperti konferensi pertama, konferensi ini pun diadakan KAMI bekerja sama dengan Yayasan Ruma Beta, Dyandra Promosindo, dan Koalisi Seni.

#berangkatdarisebuahlagu

Mengapa kita perlu advokasi kebijakan dalam
musik?

Masih ingat draf RUU Permusikan yang mengancam kebebasan berekspresi? Apabila ia diloloskan pada 2019, tak terbayang betapa miskinnya musik kita nanti. Ada sejumlah pasal karet, larangan, serta batasan yang sulit dipertanggungjawabkan, mulai dari penyensoran, pencegahan pornografi, hingga aturan penistaan agama. Karya musisi yang sejatinya subjektif dan multitafsir, dipaksakan pada satu makna milik segelintir pihak saja.

Tentu, RUU Permusikan bukan satu-satunya kebijakan yang berpengaruh besar pada kehidupan pegiat musik. Ada UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjamin hak moral dan ekonomi para musisi, terutama perihal lisensi dan royalti. UU no. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur tata cara pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sektor budaya, termasuk musik. Adapun UU no. 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mewajibkan penerbit karya rekam menyerahkan salinan karyanya kepada Perpustakaan Nasional.

Banyak pula kebijakan lain di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang bersinggungan dengan sektor musik. Misalnya, beragam Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi, landasan hukum untuk memungut pajak pada pertunjukan dan festival musik. Ada pula regulasi tentang standar satuan harga pelaku seni dan budaya, yang mengatur imbalan bagi pemusik pengisi acara pemerintah daerah.

Karena fokus pada proses kreasi, lazimnya musisi tak banyak terlibat pada proses perumusan maupun penerapan kebijakan. KAMI berupaya agar kebijakan yang menyangkut musik di Indonesia sebisa mungkin melibatkan insan musik, sehingga sesuai dengan kebutuhan para pegiatnya. Dengan demikian, ekosistem musik akan semakin maju dan menghidupi semua orang, baik pegiat maupun penikmat musik.


Apa saja 12 rencana aksi Konferensi
Musik Indonesia 2018?

Konferensi Musik Indonesia 2018 yang dihadiri beragam pemangku kepentingan menghasilkan 12 rencana aksi berikut:

  • Segera mewujudkan sistem pendataan terpadu musik Indonesia yang melibatkan jaringan data lintas lembaga, kementerian serta pusat-pusat data milik masyarakat dengan mekanisme yang menjamin akses bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang musik Indonesia.
  • Mengarusutamakan musik dalam pendidikan nasional dan diplomasi budaya Indonesia untuk memperkaya bentuk-bentuk pemanfaatan musik sebagai ekspresi budaya, aset ekonomi dan pembentuk karakter bangsa.
  • Meningkatkan apresiasi dan literasi musik melalui penguatan dan standarisasi kurikulum pendidikan musik di sekolah dasar dan menengah serta peningkatan kompetensi pengajar musik di sekolah.
  • Membangun pendidikan musik Indonesia yang relevan dengan konteks lokal setiap daerah di Indonesia guna melahirkan para pencipta, para pekerja musik dan para akademisi musik.
  • Mendorong terwujudnya keadilan gender dalam musik Indonesia melalui pemberlakuan klausul yang responsif gender dalam kontrak kerjasama dengan musisi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan ketenagakerjaan serta pemberlakuan aturan yang melarang kekerasan dan pelecehan seksual di ruang-ruang bermusik.
  • Mendorong terwujudnya sistem dan mekanisme distribusi digital yang memastikan terjaminnya akses yang transparan, berbasis waktu-nyata, dapat diandalkan, serta melindungi karya cipta musik Indonesia.
  • Mendorong terwujudnya infrastruktur pertunjukan, pendidikan dan produksi musik yang memenuhi standar kelayakan, relevan dengan budaya lokal dan menjamin terwujudnya akses yang meluas, merata dan berkeadilan.
  • Mendorong pelindungan dan pengembangan ekosistem musik etnik melalui pertukaran musisi antar daerah, kepastian keberlanjutan sumberdaya, serta pemberlakuan mekanisme pembagian manfaat yang layak atas segala bentuk pemanfaatan musik etnik.
  • Meningkatkan kesejahteraan musisi Indonesia melalui pembentukan sistem penentuan tarif royalti nasional, mekanisme pembagian royalti yang berkeadilan, sistem pemantauan, mekanisme penegakan hukum atas setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual musisi, serta penetapan standar upah minimum musisi.
  • Mendorong peningkatan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap musik Indonesia melalui penyebarluasan wawasan sejarah musik dan kritik musik yang dimotori oleh jurnalisme musik yang profesional.
  • Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para pemangku kepentingan di bidang musik dan pendidikan musik dengan memperbanyak jumlah lembaga pendidikan musik dan manajemen musik, serta sinkronisasi lembaga sertifikasi kompetensi dan profesi di bidang musik yang mengacu pada kekhasan kondisi Indonesia.
  • Mendorong terwujudnya tata kelola industri musik Indonesia masa depan dengan peningkatan profesionalitas manajemen musisi, label dan penerbit musik melalui pembagian peran yang jelas guna mendorong kreativitas dan produktivitas musisi.

Untuk menyimak catatan lebih lengkap tentang 12 rencana aksi tersebut, silakan unduh dokumen di bit.ly/bookletKAMI.


Mengapa industri musik perlu lebih
adil dan berkelanjutan? .

Musik adalah salah satu bentuk seni yang paling sering menemani kita dalam keseharian: mulai dari belajar abjad saat balita, saat galau dalam drama percintaan, menemani bikin tugas sekolah dan kuliah, jadi musik latar dalam film, hingga mengiringi ritual pernikahan dan kematian. Dengan jasa musik sebesar itu, sudahkah para pegiat musik di negeri ini mendapatkan perlakuan adil dan bisa berkarya secara berkelanjutan?

Sayangnya, jawabannya adalah belum. Sejumlah tantangan teridentifikasi dalam Konferensi Musik Indonesia 2018. Antara lain, kurikulum pendidikan nasional belum menempatkan musik sebagai hal penting. Mekanisme pengumpulan royalti masih tergolong lemah karena belum ada basis data andal untuk mengklaim hak pemanfaatan karya musik di kanal digital maupun analog. Kontrak kerja antara para pegiat musik – label, musisi, manajemen musisi, dan music publishing – pun belum didasari relasi kuasa berimbang, sehingga rentan merugikan pihak  yang ada di posisi lemah. Musisi juga perlu lebih banyak ruang untuk bermusik yang layak dan terjangkau. Sementara itu, masih ada diskriminasi gender dalam penentuan honor musisi dan pemilihan musisi, serta kekerasan dan pelecehan seksual di ruang-ruang bermusik. Banyak pula kasus musisi yang sempat tenar lantas sengsara di hari tua akibat terjegal masalah finansial.

KAMI percaya jika para pemangku kepentingan sektor musik mau bertemu, mengerahkan aset masing-masing, dan bekerja sama, sederet tantangan tersebut dapat diatasi. Prosesnya tentu tak instan, namun perubahan ke arah ekosistem musik yang lebih adil dan berkelanjutan bisa digapai.

Industri musik yang adil dan berkelanjutan akan memungkinkan pegiat musik dapat menggali kreativitasnya dan menghasilkan karya-karya segar. Industri musik adil dan berkelanjutan juga memungkinkan musik mendukung sektor lain yang menjadi bagian dalam mata rantai ekosistem musik.

Lantunan musik dari industri adil dan berkelanjutan inilah yang membuat hidup kita berwarna dan, semoga, jadi lebih bahagia.


Bagaimana musik bisa
mendamaikan kita?.

Indonesia selalu bangga dengan keberagamannya dan menjadikan “Bhinneka Tunggal Ika” alias berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai semboyan bangsa. Namun, meningkatnya sentimen sektarian di negeri ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi genderang tanda bahaya bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia musik.

Penyair Henry Wadsworth Longfellow, mengatakan musik adalah bahasa universal umat manusia. Apalagi, musik dapat membawa pesan perdamaian sekaligus mempererat simpul persaudaraan sesama anak bangsa.

Sementara itu, sosiomusikolog Simon Frith menyatakan musik membentuk dan mengkonstruksi identitas melalui pengalaman yang langsung dialami tubuh. Musik menciptakan hubungan emosional antara penonton dan penampil, serta secara langsung membentuk identitas kolektif.

Artinya, musik merupakan ruang yang tepat untuk mengajarkan cara berkolaborasi dengan orang yang berbeda, baik dari selera estetika, cara pandang, hingga latar belakang etnis dan agama. Musik juga berjasa membangun identitas kolektif bagi musisi dan penikmat musik, sehingga memperkecil potensi konflik di antara mereka.

Musik adalah salah satu bentuk seni yang paling sering menemani kita dalam keseharian: mulai dari belajar abjad saat balita, saat galau dalam drama percintaan, menemani bikin tugas sekolah dan kuliah, jadi musik latar dalam film, hingga mengiringi ritual pernikahan dan kematian. Dengan jasa musik sebesar itu, sudahkah para pegiat musik di negeri ini mendapatkan perlakuan adil dan bisa berkarya secara berkelanjutan?

Sayangnya, jawabannya adalah belum. Sejumlah tantangan teridentifikasi dalam Konferensi Musik Indonesia 2018. Antara lain, kurikulum pendidikan nasional belum menempatkan musik sebagai hal penting. Mekanisme pengumpulan royalti masih tergolong lemah karena belum ada basis data andal untuk mengklaim hak pemanfaatan karya musik di kanal digital maupun analog. Kontrak kerja antara para pegiat musik – label, musisi, manajemen musisi, dan music publishing – pun belum didasari relasi kuasa berimbang, sehingga rentan merugikan pihak  yang ada di posisi lemah. Musisi juga perlu lebih banyak ruang untuk bermusik yang layak dan terjangkau. Sementara itu, masih ada diskriminasi gender dalam penentuan honor musisi dan pemilihan musisi, serta kekerasan dan pelecehan seksual di ruang-ruang bermusik. Banyak pula kasus musisi yang sempat tenar lantas sengsara di hari tua akibat terjegal masalah finansial.

KAMI percaya jika para pemangku kepentingan sektor musik mau bertemu, mengerahkan aset masing-masing, dan bekerja sama, sederet tantangan tersebut dapat diatasi. Prosesnya tentu tak instan, namun perubahan ke arah ekosistem musik yang lebih adil dan berkelanjutan bisa digapai.

Industri musik yang adil dan berkelanjutan akan memungkinkan pegiat musik dapat menggali kreativitasnya dan menghasilkan karya-karya segar. Industri musik adil dan berkelanjutan juga memungkinkan musik mendukung sektor lain yang menjadi bagian dalam mata rantai ekosistem musik.

Lantunan musik dari industri adil dan berkelanjutan inilah yang membuat hidup kita berwarna dan, semoga, jadi lebih bahagia.

Jadwal Dan Rundown
Konferensi
Musik Indonesia

Jadwal konferensi musik indonesia, akan dilaksanakan di sabilulungan Soreang Bandung di tanggal 23 November 2019.


INFO LENGKAP
Festival
Festival
Musik Indonesia

Jadwal Performance musik indonesia,
akan dilaksanakan di sabilulungan
Soreang Bandung di tanggal
23 November 2019.


INFO LENGKAP
Sponsor & Mitra
Disponsori Oleh


Mitra Pendukung


Sutan Raja Hotel and Convention Centre Soreang
Jl Raya Soreang No.10 Km 17
Kabupaten Bandung, Bandung 40911 Indonesia
Phone: +62 22 589 7700
Fax: +62 22 5880858
E-mail: reservation@sutanrajahotelsoreang.com
Website: www.sutanrajahotelsoreang.com

Media Pendukung


Difasilitasi Oleh


© 2018 KAMI is Proudly Powered by Dyandra Promosindo